PPATK menyatakan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambag ilegal. Selain itu, layaknya penjelasan PPATK, ada termasuk pendanaan kampanye bersumber dari penyalahgunaan fasilitas utang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu area Jawa Tengah.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan tersedia temuan transaksi janggal di era kampanye bernilai triliunan rupiah. Pencairan pinjaman yang harusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, tetapi dikira digunakan untuk kepentingan simpatisan partai, MIA. Selama 2022-2023, keseluruhan pencairan dari BPR di salah satu tempat di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur capai Rp 102-an miliar.

Dari pencairan pinjaman itu, pada pas sejalan atau berdekatan dilakukan penarikan tunai. Duit itu lalu disetorkan ulang ke rekening MIA. MIA dikira sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut.

Ia menyatakan keseluruhan dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari pencairan kredit capai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan ulang ke sebagian perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, sebagian individu, dan juga dikira tersedia yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.

Beberapa perusahaan yang terima aliran dana utang melalui rekening MIA itu di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Menurut Ivan, laporan berkaitan dana Pemilu 2024 kian masif ke PPATK. Ia mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan transaksi janggal sejak Januari 2023.

baca juga : Polisi Gelar Olah TKP Kecelakaan Maut PO Handoyo di TOL Cipali

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut menyoroti soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan atau PPATK berkenaan transaksi janggal berkenaan Pemilu 2024. Temuan ini berkenaan bersama dana untuk penggalangan suara.

Menurut Mahfud, temuan ini tak dapat diakui sebagai hal sepele. Ia lun berharap supaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan untuk turut mengusut persoalan ini. Terlebih ulang penggunaan uang ini berkenaan bersama usaha memenangkan Pemilu 2024. Ia khawatir hal ini akan mencederai jalannya proses demokrasi yang baik.